Berita yang sedan viral di medsos dan jagat internet serta surat kabar Indonesia hari ini adalah masalah polemik wisata halal danau toba di Provinsi Sumatera Utara dimana bapak gubernur Edy Rahmayadi memunculkan wacana untuk mengimplementasikan wisata halal dikawasan danau toba yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ikut tour danau toba khususnya dari sektor pasar wisatawan muslim.

Bagi para pengamat masalah sosial, ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Ditengah hiruk pikuk masalah keributan di Papua yang hingga kini sulit untuk dimengerti ujung pangkalnya, isu yang berkaitan dengan agama menang sangat sensitif di Indonesia khususnya dalam dekade 5 tahun terakhir ini. Sulit mengurai akar masalahnya.

Bagi kami selaku tour operator yang telah lama berkecimpung di dunia pariwisata khususnya pelaksana paket wisata danau toba memandang perlu di terapkannya wisata halal seperti yang dilaksanakan oleh banyak negara yang bukan berpenduduk mayoritas Islam dan mereka berhasil meng-grap pasar wisatawan muslim. Mungkin dengan pandangan yang sama Bapak Gubernur tertarik untuk menerapkan itu agar wisatawan yang datang mengambil paket tour Danau Toba semakin ramai.

Persepsi yang berbeda langsung muncul disebabkan bahasa yang dipakai memilih kata “halal” yang selalu identik dengan bahasa orang islam. Penduduk lokal di kawasan Danau Toba langsung menganggap bahwa ini adalah serangan terhadap budaya tanah mereka.

Ditafsirkan secara negatif tanpa memahami hakikat wisata halal yang sesungguhnya. Padahal seandainya mereka faham bahwa wisata halal tidak pernah mengganggu kearifan lokal. Di Jepang, Korea, China, Vietnam, Kamboja dan lain-lain, wisata halal sukses dijalankan tanpa satupun mereka yang bukan islam itu tercampakkan. Wisata halal bukan mengubah orang melainkan menyetel pelayanan dengan cara menyiapkan kebutuhan wisatawan muslim berupa restoran bersertifikat halal dari lembaga berkopeten dan menyiapkan hotel lengkap dengan petunjuk arah kiblat dan sajadah serta fasilitas untuk shalat mereka. Hanya itu! Tidak perlu petugas pemberi layanan yang harus beragama islam dan pemilik hotel dan restoran yang mesti islam. Wisata halal tidak membutuhkan pelayanan dan pemilik fasilitas islam, yang dibutuhkan adalah pelayanan berdasarkan aturan islam.